Indonesia saat ini menghadapi dua narasi kebijakan kesejahteraan yang kontras namun saling melengkapi. Di satu sisi, pemerintah menggelontorkan dana triliunan untuk infrastruktur pengelolaan sampah berskala nasional. Di sisi lain, sektor swasta menjawab aspirasi spiritual masyarakat melalui program berbasis komunitas. Kedua pendekatan ini mencerminkan pluralitas solusi dalam menjawab tantangan sosial yang beragam, mulai dari krisis lingkungan hingga kebutuhan rohani warga.
Investasi Infrastruktur: Rp89 Triliun untuk 33 PSEL
Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp89 triliun untuk membangun 33 unit Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). Proyek ini ditargetkan menjadi jawaban teknokratis terhadap tumpukan sampah yang meluap di berbagai kota besar. Namun, aliran dana masif ini justru memicu pertanyaan fundamental dari kalangan lingkungan.
Kritik Arah Kebijakan: Hulu vs Hilir
Organisasi lingkungan WALHI menilai alokasi sumber daya yang sangat besar untuk fasilitas end-of-pipe berisiko menggeser fokus dari penyelesaian akar masalah. Menurut pengkampanye Urban Berkeadilan WALHI Nasional, Wahyu Eka Styawan, percepatan pembangunan PSEL justru membuat pemerintah mengabaikan sisi hulu: produksi dan konsumsi yang menghasilkan sampah.
Pembangunan PSEL sepatutnya tidak membuat pemerintah jadi mengabaikan permasalahan produksi dan konsumsi yang menjadi sumber timbulan sampah.
Argumen inti adalah bahwa tanpa sistem pengurangan dan pemilahan sampah dari sumber yang kuat, fasilitas pencernaan sampah skala besar justru akan kelaparan bahan baku atau justru mendorong perilaku buang-buang karena adanya "solusi teknologi" di ujung tanduk.
Tantangan Extended Producer Responsibility (EPR)
Isu lain yang tersorot adalah ketidakoptimalan penerapan Extended Producer Responsibility (EPR). Produsen seharusnya bertanggung jawab penuh atas siklus hidup kemasan dan produk mereka, namun mekanisme ini belum berjalan maksimal. Tanpa beban berbagi yang adil ke pihak produsen, biaya pengelolaan sampah fully-borne oleh anggapan negara dan masyarakat.
- Fokus investasi condong ke teknologi pengolahan (hilir) bukan reduksi sumber (hulu).
- Sistem EPR lemah membuat produsen terlepas dari biaya eksternalitas sampah.
- Biaya operasional PSEL tinggi berisiko menanggung anggaran daerah jangka panjang.
Pendekatan Komunitas: Spiritualitas sebagai Modal Sosial
Berlawanan dengan skala makro infrastruktur, program "Rajin Tarawih Dapat Umroh" yang diselenggarakan MS GLOW Beauty (unit J99 Corp) menawarkan pendekatan bottom-up. Program ini mengapresiasi ketekunan warga menjalankan salat Tarawih di masjid selama Ramadan 2026 dengan hadiah paket umrah.
Meretas Kesenjangan Akses Ibadah
Sepuluh warga dari latar belakang profesi yang beragam—buruh tani, pekerja bangunan, guru PAUD, pedagang keliling, hingga ibu rumah tangga—berkesempatan menunaikan ibadah umrah pada 20 September 2026. Bagi Kasnawi (46), buruh tani asal Bojonegoro, perjalanan ke Tanah Suci sebelumnya terasa mustahil dijangkau.
Pekerjaan saya hanya buruh tani. Apa mungkin saya bisa umrah? Saya sangat bersyukur dan tidak menyangka bisa mendapatkan kesempatan seperti ini.
Program ini menunjukkan bagaimana inisiatif swasta mampu menjembatani kesenjangan ekonomi untuk memenuhi hak keagamaan warga, sambil memperkuat ikatan sosial melalui kegiatan keagamaan rutin di masjid.
Dampak Multiplier di Tingkat Akar Rumput
Selain aspek spiritual, program semacam ini memiliki dampak psikologis dan sosial yang dalam. Penerima manfaat merasa diakui keberadaannya, yang pada gilirannya dapat memicu partisipasi aktif lebih lanjut dalam kehidupan komunitas. Fondasi MS GLOW Beauty berharap pengalaman ini tidak berhenti pada kepuasan pribadi, melainkan menular kebaikan ke lingkungan sekitar.
Sintesis: Keseimbangan Antara Hardware dan Heartware
Kedua kasus ini mengajarkan bahwa kesejahteraan bangsa tidak bisa dibangun hanya dengan satu pendekatan. Pembangunan hardware (infrastruktur fisik seperti PSEL) diperlukan untuk mengatasi tumpangan kapasitas teknis, namun harus diseimbangkan dengan kebijakan software (regulasi EPR, edukasi 3R, insentif reduksi plastik).
Simultaan, program heartware berbasis komunitas seperti apresiasi umrah membangun kohesi sosial dan meredam ketidakadilan akses spiritual bagi golongan ekonomi lemah. Sektor swasta memiliki peran strategis di sini: melengkapi celah yang tidak terjangkau efisiensi birokrasi negara.
Kesimpulan
Indonesia memerlukan portofolio kebijakan yang kaya: investasi infrastruktur berkelanjutan yang ditopang regulasi hulu yang tegas, serta ekosistem pemberdayaan komunitas yang manusiawi. Pemerintah harus menjawab pertanyaan WALHI dengan aksi nyata memperkuat sistem pengurangan sampah dari sumber, sementara program CSR berbasis keimanan perlu didorong skala dan replikasinya. Kesejahteraan sejati lahir ketika teknologi, regulasi, dan kemanusiaan berjalan selaras. Mari mendorong kebijakan yang tidak hanya membangun bangunan, tapi juga membangun manusia.
