Strategi Ganda Pemerintah: Perkuat Penyuluhan Pertanian dan Cegah Karhutla Demi Ketahanan Pangan

Pemerintah Indonesia sedang menggelar strategi ganda untuk menjawab dua tantangan kritis sekaligus: mempercepat swasembada pangan melalui revitalisasi penyuluhan pertanian, serta menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mengancam ekosistem dan produktivitas pertanian. Keduanya saling berkaitan — lahan terbakar berarti potensi produksi hilang, sedangkan penyuluh yang handal adalah ujung tombak transformasi pertanian modern.

Revitalisasi Balai Penyuluh Pertanian: Fondasi Swasembada Pangan

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk turut serta memperbaiki dan mengoperasionalkan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di wilayah masing-masing. Langkah ini diambil setelah ditandatanganinya Surat Edaran Bersama (SEB) bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang mengatur pengelolaan sarana prasarana serta ketenagaan penyuluhan pertanian.

Tanpa penyuluh yang terlatih dan fasilitas memadai, transfer teknologi dan praktik pertanian berkelanjutan tidak akan sampai ke tangan petani kecil yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional.

Peran Pemda dalam Penguatan BPP

Dukungan Pemda tidak bersifat simbolis, melainkan konkret melalui dua instrumen utama:

• Penguatan struktur dan sarana prasarana BPP yang banyak mengalami kerusakan atau kelaparan anggaran.
• Penyiapan pembiayaan operasional penyuluh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Dana Transfer Umum (TKD).

Kementerian Pertanian (Kementan) berkomitmen memperbaiki BPP yang rusak, namun sinergi pusat-daerah menjadi kunci keberhasilan. Ketika Pemda memiliki sense of belonging atas BPP, keberlanjutan operasional dan regenerasi tenaga penyuluh terjamin.

Alih Fungsi dan Profesionalisasi Tenaga Penyuluh

Pemerintah juga mengambil langkah struktural dengan mengalihkan status penyuluh pertanian agar lebih profesional dan terikat pada sistem kinerja yang terukur. Hal ini bertujuan menghilangkan praktik "penyuluh kertas" dan memastikan setiap tenaga di lapangan benar-benar mendampingi petani — dari pemilihan varietas unggul, pengelolaan tanah, hingga pasca panen.

Penanganan Karhutla: Instruksi Presiden dan Realitas di Lapangan

Sementara sisi produksi diperkuat, sisi proteksi lahan pun mendapat perhatian serius. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya untuk menyelesaikan kasus karhutla di enam provinsi prioritas secepat mungkin. Menko Polkam Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa Presiden "sangat konsentrasi betul" pada isu ini.

Fokus Utama: Taman Nasional Tanjung Puting

Salah satu titik kritis yang mendapat perhatian khusus adalah kebakaran di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Area ini bukan hanya hutan lindung, melainkan pusat konservasi dan rehabilitasi orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus). Kerusakan di sini berdampak ganda: kehilangan biodiversitas global dan pelepasan karbon masif dari lahan gambut.

Tantangan Operasional: Asap Tebal Menghambat Operasi Udara

Upaya pemadaman saat ini didominasi oleh operasi darat. Helikopter dan pesawat pengebor air terbatas gerak karena kabut asap menutupi visibilitas, membuat pengeboran dari udara berisiko dan tidak efektif. Tim darat — gabungan TNI, Polri, BNPB, KLHK, dan Masyarakat Peduli Api (MPA) — harus memasuki lokasi yang sulit dijangkau untuk membangun garis isolasi dan memadamkan titik api di bawah permukaan (sub-surface fire) yang khas pada lahan gambut.

• Operasi darat menjadi andalan utama akibat keterbatasan visibilitas udara.
• Fokus pemadaman di wilayah konservasi prioritas: Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan.
• Koordinasi lintas sektor dan lintas tingkat pemerintah diuji ketatnya.

Dinamika Kerja Sama Internasional: Tawaran Malaysia Belum Dibahas

Di tengah geger karhutla, Malaysia menawarkan bantuan pemadaman untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan melalui Wakil Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi. Namun, hingga rapat terbatas di Istana Kepresidenan baru-baru ini, tawaran tersebut belum dibahas lebih lanjut oleh pihak Indonesia.

Sikap hati-hati ini wajar mengingat sensitivitas kedaulatan dan protokol penanganan bencana lintas batas. Pemerintah Indonesia cenderung memaksimalkan kapasitas nasional terlebih dahulu — termasuk pengoptimalan Modifikasi Cuaca (MC) dan penguatan MPA — sebelum mempertimbangkan bantuan asing yang memerlukan kerangka hukum dan operasional yang jelas.

Keterkaitan Strategis: Api, Lahan, dan Penyuluh

Kedua agenda — revitalisasi penyuluhan dan penanganan karhutla — tidak terpisah. Penyuluh pertanian yang diperkuat di tingkat desa dapat berperan sebagai agen deteksi dini dan edukasi pencegahan kebakaran. Mereka yang tinggal di tengah komunitas petani memahami praktik pembukaan lahan tradisional (misalnya slash and burn) dan dapat mendorong transisi ke pembukaan lahan tanpa bakar (zero burning).

Sebaliknya, karhutla yang berulang setiap musim kemarau menghancurkan lahan pertanian, mencemari sumber air irigasi, dan menciptakan ketidakpastian iklim mikro yang merugikan tanaman. Oleh karena itu, investasi pada BPP dan tenaga penyuluh adalah investasi pada resilien sistem pangan secara menyeluruh.

Kesimpulan

Pemerintah sedang menatajala dua jalur strategis yang saling memperkuat: membangun fondasi manusia dan fasilitas penyuluhan untuk dorongan produksi berkelanjutan, serta memadamkan ancaman api yang mengancam aset lahan dan ekosistem. Keberhasilan swasembada pangan tidak hanya ditentukan oleh berapa ton beras dipanen, tapi juga seberapa efektif kita melindungi lahan dari api dan memberdayakan penyuluh di garis depan. Sinergi pusat-daerah, profesionalisme aparat, dan kesiapsiagaan komunitas akan menentukan apakah visi swasembada pangan berkelanjutan terwujud atau hanya jadi slogan musiman.