Kembalinya kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Indonesia dan menyebar ke negara tetangga memicu dua krisis sekaligus: keheningan diplomatik di tingkat negara dan beban kesehatan yang diteruskan ke bahu warga. Tiga belas tahun setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berdiri di podium meminta maaf terbuka ke Malaysia dan Singapura, sejarah mencatat ulang pola yang mirip—namun kali ini tanpa permintaan maaf, tanpa tanggapan cepat, dan dengan tawaran bantuan tetangga yang justru diabaikan.
Diamnya Diplomasi di Tengah Tawaran Bantuan
Pada Juni 2013, konferensi pers mendadak di Jalan Veteran, Jakarta, menjadi momen langka di mana kepala negara mengakui tanggung jawab moral atas polusi lintas batas. "Insya Allah kami akan menghentikan asap ini," tegas SBY saat itu. Kontras tajam terlihat pada Oktober 2026. Ketika Malaysia menawarkan tiga helikopter dan 55 personel pemadam kebakaran melalui Wakil Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi, tawaran itu disampaikan langsung ke Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming—namun hingga batas waktu yang ditentukan, Jakarta memilih diam.
Ketidakresponsan ini memicu kecaman publik dari warga negara tetangga yang merasakan dampak langsung. Di media sosial Malaysia, keluhan soal visibilitas nol di sekitar landmark seperti KL Tower dan TRX menjadi bukti nyata bahwa asap tidak mengenal batas politik. Malaysia pun telah mengancam akan mengangkat isu ini ke meja pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN, menandakan eskalasi dari masalah bilateral ke forum multilateral.
Kebijakan "Adaptasi": Solusi Jangka Pendek atau Pengakuan Kegagalan?
Di dalam negeri, respons pemerintah justru beralih ke narasi adaptasi mandiri. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas luar ruangan dan "stay di rumah" sebagai strategi utama. Imbauan ini, meskipun bermaksud melindungi, tiba-tiba mengabaikan realitas ekonomi jutaan warga.
Ketika Bertahan di Rumah Berarti Kehilangan Penghidupan
Bagi pekerja harian, pengemudi ojek online, petani, dan pedagang kecil, imbauan "jangan keluar kecuali benar-benar perlu" bukan pilihan—bukan hukuman ekonomi. Mereka tidak memiliki privilese work from home atau cuti sakit berbayar. Kebijakan adaptasi ini secara tidak langsung memindahkan beban mitigasi dari negara (pemadaman di sumber) ke individu (perlindungan diri).
Kementerian Kesehatan mencatat lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) ratusan ribu, menyerang kelompok rentan: balita, ibu hamil, dan lansia. Pertanyaan fundamental muncul: apakah masyarakat benar-benar bisa melindungi diri hanya dengan mengubah kebiasaan, sementara sumber asap terus menyala tak terkendali?
"Adaptasi tanpa mitigasi sumber adalah pengakuan kegagalan negara memenuhi hak warga atas udara bersih dan kesehatan."
Dua Sisi Kegagalan Manajemen Karhutla
Krisis ini memetakan dua kegagalan sistemik yang saling memperkuat:
- Kegagalan Eksternal: Incaran diplomasi lingkungan yang pasif. Penolakan atau pengabaian tawaran bantuan teknis dari Malaysia (helikopter dan personel) menunjukkan ego sektoral yang mengorbankan kecepatan penanganan. ASEAN memiliki mekanisme Transboundary Haze Pollution Agreement, namun Indonesia tampak ragu mengaktifkan saluran bantuan operasional.
- Kegagalan Internal: Kebijakan kesehatan yang bersifat reaktif dan tidak pro-poor. Imbauan adaptasi tanpa jaring pengaman sosial (seperti kompensasi penghasilan bagi pekerja informal yang terpaksa libur) menciptakan ketidakadilan struktural. Negara meminta warga "beradaptasi" dengan polusi yang seharusnya dicegah oleh negara itu sendiri.
Pelajaran dari 2013 yang Terlupakan
Pada 2013, permintaan maaf SBY diiringi komitmen operasional: penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, penguatan task force karhutla, dan koordinasi lintas kementerian. Tahun 2026 menunjukkan regresi: tidak ada pernyataan resmi puncak kepemimpinan, tidak ada koordinasi terlihat dengan negara tetangga untuk pemadaman bersama, dan narasi resmi justru menyarankan warga "terima dan adaptasi".
Kesimpulan
Asap karhutla bukan sekadar bencana alam musiman—ia adalah ujian tahunan bagi kapasitas tata kelola Indonesia. Diamnya diplomasi saat tetangga mengulurkan tangan, dibarengi kebijakan domestik yang memindahkan beban ke rakyat miskin, menggambarkan krisis kepemimpinan yang lebih dalam dari sekadar kebakaran lahan gambut. Negara harus kembali ke peran utamanya: memadamkan api di sumber, menegakkan hukum tegas terhadap korporasi pembakar, dan mengaktifkan kerjasama regional tanpa ego. Selama itu tidak terjadi, "maaf" akan tetap menjadi kata kosong, dan "adaptasi" akan tetap menjadi beban yang tertimbang di bahu yang paling lemah.
