Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Indonesia akhir-akhir ini tidak hanya menyisakan jejak ekologis yang parah, tetapi juga mengungkap retaknya tata kelola krisis di berbagai lapisan — mulai dari diplomasi antarbangsa, kebijakan kesehatan publik, hingga arsitektur mitigasi risiko keuangan. Ketika asap menebal melintasi batas negara, respons yang fragmenter justru memperparah kerentanan sistemik yang seharusnya ditangani secara terintegrasi.
Kegagalan Diplomasi Lingkungan dan Kehilangan Kepercayaan Regional
Sejarah mencatat pada Juni 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berani tampil meminta maaf terbuka ke Malaysia dan Singapura atas kabut asap yang menyesakkan. Tindakan itu, meski simbolis, menunjukkan pengakuan akan tanggung jawab lintas batas. Namun, tred belas tahun kemudian, pola yang sama terulang dengan narasi yang berlawanan. Ketika Malaysia menawarkan tiga helikopter dan 55 personel untuk membantu pemadaman pada Oktober lalu, tawaran itu justru diabaikan oleh Jakarta. Diamnya respons resmi tidak hanya memicu kecaman warga negara tetangga, tetapi juga mengikis modal kepercayaan yang sulit dibangun kembali di forum ASEAN.
Biaya Politik dari Kesombongan Birokrasi
Penolakan bantuan teknis dari negara tetangga mencerminkan ego sektoral yang mengutamakan citra kedaulatan di atas kemanusiaan. Faktanya, pemadaman kebakaran lahan gambut memerlukan kapasitas udara yang masif — sumber daya yang memang terbatas di dalam negeri. Dengan mencueki tawaran konkret, pemerintah tidak hanya mempertaruhkan kualitas udara jutaan warga, tetapi juga melemahkan posisi Indonesia dalam negosiasi lingkungan regional ke depan.
Ketika bantuan ditawarkan tapi ditolak demi menjaga wajah, yang tersiksa justru rakyat biasa di kedua sisi perbatasan.
Kebijakan "Adaptasi": Menggeser Beban ke Pundak yang Lemah
Di dalam negeri, narasi respons krisis bergeser dari mitigasi sumber ke "adaptasi individu". Imbauan Menteri Kesehatan agar masyarakat mengurangi aktivitas luar ruangan dan bertahan di rumah terdengar rasional secara medis, namun tidak adil secara struktural. Kebijakan ini mengabaikan realitas ekonomi rakyat banyak: pekerja harian, pengemudi ojek online, petani, dan pedagang kecil yang tidak memiliki pilihan "bekerja dari rumah".
Ketidakadilan Terhadap Kelompok Rentan
Beban paparan asap tidak merata. Balita, ibu hamil, lansia, dan pekerja informal menghadapi risiko ganda: ancaman kesehatan dari polusi PM2.5 dan ancaman kelaparan jika berhenti bekerja. Data Kementerian Kesehatan yang mencatat ratusan ribu kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) justru membuktikan kegagalan perlindungan sistemik. "Adaptasi" tanpa jaring pengaman sosial hanyalah eufemisme untuk pengabaian negara.
- Pekerja harian kehilangan pendapatan saat imbauan "stay at home" berlaku
- Fasilitas kesehatan tingkat pertama terbebani lonjakan pasien ISPA
- Tidak adanya kompensasi atau bantuan tunai bagi terdampak ekonomi kebijakan adaptasi
Pelajaran dari Sektor Keuangan: Membangun Arsitektur Risiko yang Terukur
Di tengah kekacauan respons publik, LPDB Koperasi justru menunjukkan pendekatan yang kontras: memperkuat tata kelola penjaminan melalui skema asuransi kredit terpusat dan pemanfaatan pialang asuransi sebagai mitra strategis. Inisiatif ini lahir dari kesadaran bahwa kerja sama dengan banyak lembaga penjaminan menciptakan fragmentasi administrasi — perbedaan ketentuan, masa berlaku perjanjian, dan mekanisme klaim yang justru memperlambat penyaluran dana bergulir kepada koperasi.
Dari Fragmentasi ke Integrasi: Model yang Bisa Diadopsi
Pendekatan LPDB menawarkan template yang relevan untuk manajemen bencana lingkungan: sentralisasi koordinasi, standarisasi prosedur, dan peran perantara profesional (broker) yang menjembatani kebutuhan dengan kapasitas. Bayangkan jika pemadaman karhutla dikelola melalui "badan penjaminan bencana" terpusat yang mengoordinasikan helikopter, personel, dan logistik dari berbagai sumber — negara, swasta, internasional — dengan SOP tunggal dan akuntabilitas jelas.
Tata kelola yang baik bukan soal siapa berkuasa, tapi siapa yang memastikan bantuan sampai ke titik api paling cepat.
Menuju Paradigma Baru: Mitigasi Terintegrasi, Bukan Respons Fragmenter
Krisis asap ini mengajarkan tiga pelajaran krusial. Pertama, diplomasi lingkungan memerlukan konsistensi, bukan kebanggaan sesaat. Kedua, kebijakan kesehatan publik saat bencana harus disertai jaring pengaman ekonomi — adaptasi bukan alasan untuk meninggalkan warga. Ketiga, arsitektur mitigasi risiko (seperti yang dibangun LPDB) harus direplikasi ke manajemen bencana: terpusat, terstandarisasi, dan profesional.
Kesimpulan
Indonesia tidak kekurangan hukum atau institutsi, tetapi kekurangan integrasi tata kelola yang menghubungkan diplomasi, kesehatan, keuangan, dan operasional lapangan menjadi satu sistem koheren. Masa depan manajemen karhutla tidak terletak pada siapa yang meminta maaf atau siapa yang beradaptasi, melainkan pada apakah kita mampu membangun "asuransi bencana" sistemik yang terukur, adil, dan siap deploy kapanpun api menyala. Waktunya beralih dari narasi maaf dan adaptasi, ke arsitektur tanggung jawab yang nyata.
