Indonesia sedang menghadapi momen krusial dalam membangun ekosistem keuangan yang berkelanjutan, di mana upaya preventif melalui pendidikan literasi berjalan seiring dengan tekanan represif terhadap pelanggaran tata kelola dana publik. Dua dinamika yang tampak terpisah—pemberdayaan generasi muda di kampus dan penegakan hukum kasus korupsi dana bencana—sebenarnya mencerminkan dua sisi mata uang yang sama: kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional.
Membangun Benteng Literasi Digital di Ranah Akademik
Inisiatif terbaru di Universitas Airlangga Surabaya menampilkan model kolaborasi lintas sektor yang patut diteladani. Bank Indonesia, BRI, PERBANAS, dan institusi pendidikan tinggi bergabung mendirikan Gerai CERDAS PeKA—singkatan dari Cakrawala Edukasi dan Ruang Diskusi Aman untuk Semua Konsumen Indonesia: Peduli, Kenali, Adukan. Fasilitas ini bukan sekadar ruang baca, melainkan laboratorium hidup bagi mahasiswa untuk memahami risiko dan peluang layanan keuangan digital.
Tiga Pilar Pendekatan: Peduli, Kenali, Adukan
Filosofi di balik gerai ini dirancang sistematis untuk membentuk perilaku finansial yang bertanggung jawab:
- Peduli — Menumbuhkan kesadaran akan kerentanan data pribadi dan pentingnya menjaga keamanan informasi sensitif di era digital.
- Kenali — Memperdalam pemahaman karakteristik produk keuangan, mulai dari pinjaman online hingga investasi, serta mengidentifikasi tanda-tanda penipuan.
- Adukan — Memastikan setiap warga negara mengetahui jalur pengaduan resmi ketika mengalami pelanggaran hak konsumen.
Ruang belajar ini dirancang bukan hanya untuk transfer pengetahuan, melainkan untuk menciptakan agen perubahan yang akan menyebarkan budaya finansial sehat ke lingkungan masing-masing.
Keterkaitan dengan Asta Cita dan SDGs
Program ini selaras dengan komitmen nasional yang lebih luas. Dukungan terhadap inklusi keuangan (Asta Cita ke-3) dan peningkatan kapasitas digital (Asta Cita ke-6) menunjukkan bahwa literasi keuangan tidak lagi dilihat sebagai isu sektoral bank, melainkan sebagai infrastruktur pembangunan berbasis SDGs—khususnya tujuan pendidikan berkualitas, pertumbuhan ekonomi inklusif, dan keadilan serta institusi yang kuat.
Tantangan Penegakan Hukum: Kasus Dana Siap Pakai BNPB
Di sisi lain, kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan negara diuji oleh kasus dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) senilai Rp148 miliar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan lima tersangka terkait dugaan suap dan konflik kepentingan dalam pengadaan alat komunikasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Mengapa Pasal Hukuman Mati Tidak Diterapkan?
Meski Undang-Undang Tipikor (UU No. 31 Tahun 1999) Pasal 2 ayat (2) membuka peluang pidana mati untuk korupsi dana penanggulangan bencana alam, KPK memilih tidak menerapkan pasal tersebut dalam penetapan tersangka. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan hukum yang teknis:
- Keterbatasan waktu penyidikan pasca operasi tangkap tangan (OTT) yang memerlukan penetapan tersangka dalam jangka waktu ketat.
- Kebutuhan bukti yang lebih ketat untuk membuktikan unsur "keadaan tertentu" yakni bencana alam yang sedang berlangsung saat dana disimpang.
- Kompleksitas kategori bencana yang harus disesuaikan dengan bukti dokumen dan keterangan saksi.
Penegakan hukum korupsi dana bencana mengharuskan presisi hukum yang tinggi—bukan hanya soal keparahan dampak, tapi kemampuan membuktikan hubungan kausal antara tindak pidana dan kondisi darurat secara yuridis.
Implikasi bagi Deterensi dan Kepercayaan Publik
Keputusan KPK memicu diskusi publik tentang efektivitas deterensi. Meskipun pidana mati tidak dikenakan, ancaman pidana penjara seumur hidup dan denda besar tetap berlaku. Lebih penting lagi, kasus ini menguji kemampuan sistem peradilan dalam menangani korupsi yang melibatkan dana humaniter—di mana korban akhirnya adalah masyarakat rentan yang menunggu bantuan saat bencana.
Sintesis: Dua Sisi Kebijakan Keuangan yang Saling Menguatkan
Melihat kedua fenomena secara bersamaan mengungkap narasi yang lebih dalam. Literasi keuangan di tingkat akar rumput menciptakan warga yang kritis, mampu mendeteksi anomali, dan berani melaporkan pelanggaran. Sementara penegakan hukum yang konsisten memastikan biaya pelanggaran cukup tinggi untuk mencegah kejahatan putih berskala besar.
Peran Mahasiswa sebagai Pengawas Sosial
Mahasiswa yang dilatih di Gerai CERDAS PeKA potensial menjadi watchdog masyarakat. Dengan pemahaman tentang hak konsumen dan mekanisme pengaduan, mereka dapat:
- Mengidentifikasi indikasi penyimpangan dana publik melalui analisis laporan keuangan instansi.
- Mengedukasi komunitas sekitar soal bahaya pinjaman ilegal dan skema investasi bodong.
- Mendorong transparansi pengelolaan dana bencana di tingkat daerah melalui social audit partisipatif.
Kolaborasi Lintas Sektor sebagai Kunci
Kedua kasus menunjukkan bahwa solusi tunggal tidak ada. Regulator (BI, KPK), industri (BRI, perbankan), akademisi (UNAIR), dan organisasi profesi (PERBANAS) harus berkolaborasi dalam kerangka whole-of-society approach. Literasi tanpa penegakan hukum akan zahnleh; penegakan hukum tanpa literasi masyarakat akan sulit mendapatkan dukungan bukti dan tekanan sosial.
Kesimpulan
Indonesia sedang meniti jalur ganda: membangun imunitas finansial generasi muda dari bawah, serta menegakkan konsekuensi hukum bagi pelanggar dana publik di atas. Keberhasilan Gerai CERDAS PeKA di UNAIR dan proses hukum kasus BNPB akan menjadi indikator apakah ekosistem keuangan Indonesia benar-benar bergerak menuju tata kelola yang transparan, inklusif, dan berkeadilan. Peran kita sebagai warga: jangan hanya jadi konsumen pasif, tapi jadilah agen literasi yang kritis dan pengawas sosial yang aktif. Mulai dari memahami hak keuangan sendiri, hingga menuntut akuntabilitas setiap rupiah pajak yang dikelola negara.
