Indonesia sedang menghadapi momentum krusial dalam memperbaiki tata kelola pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan. Tiga isu yang tampak terpisah—transformasi sistem pembayaran JKN, kontak akuntabilitas pejabat publik, serta krisis kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan—sebenarnya saling berkaitan dalam narasi yang lebih besar: bagaimana negara menjamin hak dasar warga atas pelayanan berkualitas, transparan, dan responsif. Reformasi struktur pembayaran rumah sakit, perilaku aparat negara di bawah sorotan publik, serta kemampuan pemerintah mengatasi bencana lingkungan yang berdampak pada kesehatan masyarakat, semuanya menguji komitmen sistemik untuk mewujudkan value-based healthcare yang sesungguhnya.
Transformasi JKN: Dari Volume Based Menuju Value Based Healthcare
BPJS Kesehatan saat ini menggodok perubahan fundamental pada skema remunerasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sistem lama yang mengacu pada volume based—di mana pembayaran proporsional dengan jumlah tindakan medis—dinilai tidak lagi relevan karena berpotensi mendorong pelayanan yang berlebihan tanpa pertimbangan manfaat klinis nyata bagi pasien. Paradigma baru yang dikembangkan mengarah pada value based healthcare, di mana insentif finansial dikaitkan dengan hasil kesehatan (outcome) dan kualitas pelayanan yang diterima peserta.
Mengapa Perubahan Ini Diperlukan?
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menegaskan bahwa model volume based menciptakan insentif terbalik: semakin banyak tindakan, semakin besar pembayaran. Hal ini membuka celah praktik over-servicing yang justru membebankan dana asalur tanpa menjamin pemulihan pasien. Contoh nyata yang dikemukakan adalah kasus pasien lanjut usia dengan demensia yang dijadwalkan MRI berbulan-bulan ke depan, padahal hasil pemeriksaan tersebut tidak akan mengubah tata laksana medis. Situasi seperti ini menggambarkan ketidakefisienan alokasi sumber daya yang harus segera dikoreksi.
Strategi Pelaksanaan Bertahap
Penerapan sistem baru direncanakan secara bertahap dengan layanan jantung sebagai pilot project. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi risiko, penyesuaian regulasi teknis, serta pembangunan kapasitas fasilitas kesehatan sebelum perluasan ke bidang layanan lain. Langkah kautif ini juga merespons kekhawatiran dari organisasi profesi medis seperti IDI dan ARSSI yang menuntut agar transisi tidak merugikan hak peserta atau membebani tenaga medis dengan birokrasi baru yang rumit.
Esensi value based bukan membatasi akses, melainkan memastikan setiap rupiah dana JKN menghasilkan nilai kesehatan yang optimal bagi pasien.
Akuntabilitas Pejabat Publik: Uji Nyata Kepercayaan Rakyat
Di sisi lain, kepercayaan publik terhadap institusi negara diuji melalui perilaku pejabat terpilih. Kasus video call yang dilakukan anggota Komisi XII DPR RI, Moreno Soeprapto, saat rapat paripurna berlangsung, menjadi sorotan media sosial dan memicu debat tentang profesionalisme serta etika kerja legislator. Meskipun Moreno mengklarifikasi bahwa panggilan video tersebut dilakukan secara spontan untuk menghibur anaknya yang baru pulih dari perawatan rumah sakit, fakta tetap bahwa tindakan itu terjadi di ruang dan waktu yang tidak tepat—yaitu saat sidang legislatif yang seharusnya mendapat perhatian penuh.
Dampak Persepsi Publik terhadap Legitimasi Institusi
Insiden ini, meskipun bersifat personal, memiliki implikasi sistemik. Masyarakat menilai komitmen pejabat publik melalui perilaku sehari-hari, bukan hanya produk hukum yang dihasilkan. Permintaan maaf yang disampaikan Moreno melalui media sosial, disertai pengakuan akan ketidaktepatan momen, merupakan langkah yang tepat dalam damage control, namun uji nyata terletak pada konsistensi perilaku ke depan. Kepercayaan publik adalah aset yang rapuh; sekali tergerus, pemulihannya membutuhkan waktu lama dan bukti nyata.
- Transparasi dan akuntabilitas harus dibudayakan di semua tingkat pejabat negara.
- Mekanisme pengawasan internal dan eksternal perlu diperkuat untuk mencegah terulangnya insiden serupa.
- Pendidikan etika profesi bagi calon dan pejabat terpilih harus menjadi agenda rutin, bukan sekadar formalitas.
Krisis ISPA Akibat Karhutla: Kegagalan Mitigasi dan Respons Reaktif
Sementara reformasi sistem dan akuntabilitas pejabat berlangsung di meja kebijakan, kenyataan di lapangan menuntut respons darurat. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026 telah memicu ledakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Kalimantan dan Sumatra. Data WALHI mencatat lebih dari 460 ribu kasus ISPA di empat provinsi Kalimantan hingga September 2026, dengan Kalimantan Timur sebagai puncaknya (220 ribu kasus). Di Sumatra Selatan, angka mencapai 348.708 kasus pada Januari–Agustus 2026, dengan lonjakan 15,3% di Agustus dibanding Juli. Riau pun mencatat 11.370 kasus hanya dalam dua pekan pertama September.
Keterbatasan Respons Pemerintah: Hanya Membagikan Masker?
Respons yang terlihat—seperti penyiapan 21 puskesmas siaga dan pembagian 11 ribu masker di Pekanbaru—masih bersifat reaktif dan simptomatik. Masker melindungi dari partikulat kasar, namun tidak menanggulangi paparan gas beracun (CO, NOx, O3) yang menyertai kabut asap. Lebih jauh, strategi jangka panjang yang mencakup pengawasan lahan gambut, restorasi ekosistem, serta penegakan hukum terhadap korporasi pembakar belum terlihat efektif. Tanpa penanganan akar masalah, siklus karhutla–ISPA akan berulang setiap musim kemarau, menguras anggaran kesehatan dan menindas kelompok rentan (anak-anak, lansia, penderita penyakit kronis).
Integrasi Kebijakan Lingkungan dan Kesehatan
Kasus ISPA masif ini membuktikan bahwa kesehatan publik tidak bisa dikelola terpisah dari kebijakan lingkungan. Perlu adanya cross-sectoral coordination antara Kementerian Kesehatan, KLHK, BNPB, dan pemerintah daerah untuk menyusun protokol kesehatan khusus saat krisis asap: mulai dari penetapan ambang batas indeks standar pencemar udara (ISPU) untuk penutupan sekolah/aktivitas luar, penyediaan clean air shelter berbasis komunitas, hingga sistem surveilans sindromik real-time yang terintegrasi dengan data satelit hotspot.
Menghadapi karhutla hanya dengan masker sama seperti menutupi luka dengan plester tanpa membersihkan infeksinya. Solusi struktural wajib menyentuh pengelolaan lahan dan penegakan hukum.
Sintesis: Tiga Sisi Mata Uang Pelayanan Publik yang Sama
Ketiga isu di atas—reformasi JKN, akuntabilitas legislatif, dan respons karhutla—merupakan manifestasi dari satu tantangan inti: kapabilitas negara (state capacity) dalam menyediakan pelayanan publik yang adil, efisien, dan berkeadilan. Sistem JKN yang bermigrasi ke value based membutuhkan birokrasi kesehatan yang profesional dan data-driven. Pejabat DPR yang akuntabel diperlukan untuk mengawasi dan mengesahkan regulasi pendukung transformasi tersebut. Sementara pemerintah eksekutif yang proaktif dalam mitigasi bencana lingkungan menentukan apakah beban morbiditas yang harus ditanggung sistem kesehatan dapat ditekan atau justru meledak.
Agenda Reformasi Terpadu
Untuk keluar dari lingkaran setan kebijakan reaktif, diperlukan pendekatan terpadu:
- Penguatan Data dan Eviden: Integrasi data klaim JKN, surveilans penyakit (ISPA), dan data lingkungan (hotspot, ISPU) ke dalam satu dashboard kebijakan nasional.
- Insentif yang Sejajar: Skema pembayaran rumah sakit (value based) harus sejalan dengan indikator kinerja pencegahan (misalnya penurunan rawat inap ISPA di zona rawan asap).
- Akuntabilitas Multidimensi: Mekanisme pengawasan tidak hanya vertikal (atasan–bawahan) tetapi horizontal (masyarakat, media, LSM) dengan sanksi yang menjamin efek jera.
- Investasi Pencegahan: Alokasikan persentase tetap dari dana JKN dan APBN/APBD untuk promotif-preventif (restorasi gambut, edukasi masyarakat, early warning system) bukan hanya kuratif.
Kesimpulan
Indonesia berdiri di persimpangan jalan. Pilihan di hadapan bukan antara status quo dan perubahan, melainkan antara reformasi sistemik yang berani menyentuh akar masalah versus penambalan parsial yang menunda ledakan biaya dan penderitaan di masa depan. Transformasi JKN ke value based, penegakan etika pejabat publik, serta mitigasi karhutla yang serius, adalah tiga pilar yang harus dibangun bersamaan. Keberhasilan satu pilar menopang pilar lain; kegagalan satu akan menggerus fondasi keseluruhan. Masyarakat berhak menuntut, dan negara berkewajiban menjawab—dengan tindakan nyata, bukan hanya retorika.
