Dinamika Tata Kelola Urban: Dari Akuntabilitas Hukum hingga Infrastruktur Pejalan Kaki di Ibukota

Perkembangan tata kelola perkotaan di Indonesia saat ini menghadapi dinamika yang kompleks, mencakup aspek hukum, transportasi, penilaian kinerja daerah, hingga infrastruktur pejalan kaki. Keempat elemen ini saling berkaitan dalam menciptakan kota yang adil, efisien, dan berkelanjutan bagi warganya.

Tantangan Akuntabilitas dan Hukum di Ruang Publik

Isu akuntabilitas aparat keamanan dalam penanganan aksi publik menjadi sorotan utama. Proses hukum yang melibatkan personel TNI atas tindakan penyiraman air keras terhadap aktivis menimbulkan pertanyaan fundamental tentang keadilan dan impunitas. Tim advokasi menilai putusan banding yang dianggap ringan dan tidak mengakhiri status kepegawaian pelaku sebagai bentuk peradilan sesat, yang berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Implikasi terhadap Kepercayaan Publik

Ketika proses hukum internal militer dianggap tidak memberikan efek jera yang memadai, masyarakat cenderung mempertanyakan komitmen negara dalam melindungi hak asasi manusia. Hal ini menciptakan celah di mana pelanggaran di ruang publik bisa terulang tanpa konsekuensi yang proporsional.

Keadilan yang terasa tidak setara akan merusak fondasi kepercayaan antara warga negara dan aparat negara, terutama di ruang publik yang seharusnya menjadi arena demokrasi yang aman.

Ketahanan Sistem Transportasi Massa

Di sisi lain, ketahanan infrastruktur transportasi massa diuji oleh gangguan operasional. Jalur Commuter Line Jakarta Kota–Bogor sempat mengalami kelumpuhan pagi hari akibat kendala di Stasiun Jakarta Kota. Meskipun operasi pulih pada pukul 08.44 WIB, dampak berantai berupa kepadatan penumpang menuntut respons cepat berupa rekayasa perjalanan.

Strategi Mitigasi Kepadatan

Pengelola menerapkan serangkaian langkah untuk mengurai kemacetan aliran penumpang:

• Penyesuaian jadwal keberangkatan dan interval kereta
• Pengaturan alur penumpang di peron dan area koncourse
• Koordinasi real-time dengan unit keamanan dan petugas stasiun
• Komunikasi proaktif melalui media sosial dan sistem informasi penumpang

Kemampuan sistem untuk pulih dalam waktu singkat mencerminkan tingkat preparedness yang memadai, meskipun tantangan jangka panjang soal kapasitas dan reliabilitas infrastruktur tetap ada.

Inovasi Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah

Upaya memperbaiki tata kelola lokal terlihat dari perluasan kategori penilaian kinerja pemerintah daerah. Kementerian Dalam Negeri kini mengikutsertakan indikator kesehatan, pendidikan, perumahan, dan pengelolaan sampah dalam penentuan penghargaan daerah berprestasi, khususnya untuk wilayah Kalimantan pada Batch II tahun 2026.

Dampak Perluasan Indikator

Pendekatan multi-dimensi ini mendorong kepala daerah untuk tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, melainkan juga kualitas hidup warga. Penilaian yang melibatkan kementerian/lembaga terkait juga menambah objektivitas dan akuntabilitas proses seleksi.

Daerah yang unggul dalam penyediaan layanan dasar justru menjadi motor penggerak pembangunan merata, bukan sekadar pencapaian statistik pada kertas.

Krisis Infrastruktur Pejalan Kaki: Studi Kasus JPO Dewi Sartika

Di tingkat mikro, kondisi Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Dewi Sartika, Cawang, Jakarta Timur, menggambarkan veralnya infrastruktur pejalan kaki. Salah satu tangga akses terletak di tengah jalan—tepat di antara dua aliran lalu lintas berlawanan—menciptakan bahaya serius bagi pengguna dan kendaraan.

Faktor Penyebab dan Dampak

Beberapa faktor yang mengakibatkan kondisi ini:

• Desain awal yang tidak mempertimbangkan perubahan geometrik jalan

kurangnya pemeliharaan rutin: cat terkelupas, pagar copot, struktur usang

• Tidak adanya integrasi dengan trotoar dan sistem pejalan kaki sekitarnya

Akibatnya, JPO ini sepi pengguna. Warga terpaksa menyeberang di tempat yang tidak aman, meningkatkan risiko kecelakaan. Kondisi ini mencerminkan kesenjangan antara perencanaan transportasi berorientasi kendaraan pribadi dan kebutuhan mobilitas berkelanjutan.

Sintesis: Menuju Kota yang Adil, Efisien, dan Manusiawi

Keempat fenomena di atas—proses hukum kasus penyiraman air keras, gangguan Commuter Line, perluasan indikator kinerja daerah, dan kerusakan JPO—adalah sisi-sisi dari koin yang sama: tata kelola urban yang terfragmentasi. Ketika akuntabilitas hukum lemah, kepercayaan publik erosi. Ketika transportasi massa tidak andal, ketergantungan kendaraan pribadi meningkat. Ketika penilaian daerah tidak komprehensif, prioritas pembangunan menyimpang. Ketika infrastruktur pejalan kaki diabaikan, kota kehilangan kemanusiawiannya.

Agenda Perbaikan Terpadu

Perbaikan sistemik memerlukan pendekatan terpadu:

• Reformasi hukum: Memastikan adilan transparan dan proporsional bagi pelanggaran di ruang publik, tanpa kekebalan institusional.
• Investasi transportasi: Meningkatkan kapasitas, reliabilitas, dan intermodalitas sistem kereta api perkotaan.
• Insentif kinerja daerah: Menyelaraskan indikator penghargaan dengan SDGs lokal, termasuk aksesibilitas universal.
• Desain inklusif: Mengadopsi standar universal design untuk semua infrastruktur pejalan kaki, dengan audit berkala dan anggaran pemeliharaan terikat.

Kesimpulan

Kota yang layak huni tidak dibangun oleh satu sektor saja, melainkan melalui sinergi antara penegakan hukum yang adil, transportasi massa yang handal, tata kelola daerah yang responsif, dan infrastruktur yang mengutamakan keamanan pejalan kaki. Tantangan di JPO Dewi Sartika, rel Commuter Line, ruang sidang pengadilan militer, dan kantor bupati/walikota di Kalimantan—semua berkutat pada pertanyaan yang sama: untuk siapa kota ini dibangun? Jawabannya harus jelas: untuk warganya, semua warganya, tanpa pengecualian.