Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar operasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berskala besar yang mencakup enam provinsi prioritas lahan gambut di Indonesia. Upaya ini menggabungkan modifikasi cuaca, operasi darat, serta penegakan hukum untuk menghadapi puncak musim kemarau yang diperparah fenomena El Niño sepanjang tahun 2026.
Strategi Multi-Dimensi Penanganan Kebakaran Lahan Gambut
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan bahwa pendekatan tunggal tidak cukup efektif untuk mengatasi karhutla di lahan gambut. Oleh karena itu, badan ini menerapkan kombinasi tiga pilar utama: operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk menurunkan hujan buatan, operasi darat untuk pemadaman langsung di lapangan, serta operasi udara melalui water bombing. Ketiga komponen ini saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam praktiknya.
Hujan dari OMC mampu memadamkan area terbakar yang luas, namun api di lahan gambut sering kali menyala di bawah tanah. Tanpa operasi darat yang memasuki lokasi untuk membasahi lahan secara menyeluruh, api dapat menyala kembali. Sementara itu, water bombing berperan memadamkan kepala api agar pasukan darat dapat bekerja dengan risiko yang lebih terkelola.
Enam Provinsi Prioritas dan Tantangan El Niño 2026
Wilayah Sasaran Operasi
Fokus operasi difokuskan pada enam provinsi yang memiliki luas lahan gambut signifikan dan rentan terhadap kebakaran berulang:
- Sumatera Selatan
- Jambi
- Riau
- Kalimantan Barat
- Kalimantan Tengah
- Kalimantan Selatan
Dampak El Niño terhadap Luas Area Terbakar
Prediksi BMKG mengenai El Niño kuat tahun 2026 terbukti akurat. Curah hujan yang drastis turun menyebabkan keringnya lapisan gambut, menciptakan kondisi yang sangat mudah terbakar. Data menunjukkan peningkatan luas lahan terbakar di keenam provinsi prioritas tersebut dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, mendorong BNPB untuk mempercepat dan memperluas cakupan operasi.
Mekanisme Kerja Tim Gabungan di Lapangan
Peran Operasi Modifikasi Cuaca (OMC)
OMC menjadi andalan utama untuk menciptakan hujan di area yang sulit dijangkau pasukan darat. Pesawat tabur garam (seeding) diterbangkan ke awan potensial untuk memicu presipitasi. Hujan buatan ini tidak hanya memadamkan api permukaan, tetapi juga menaikkan kelembaban tanah gambut, mengurangi risiko penyulutan kembali.
Koordinasi Water Bombing dan Pasukan Darat
Helikopter water bombing menargetkan kepala api dan garis depan kebakaran. Setelah api permukaan terkendali, pasukan darat—terdiri dari personel BNPB, TNI, Polri, Manggala Agni, serta masyarakat peduli api—masuk ke area untuk melakukan mop up (pemadaman sisa api) dan membasahi lapisan gambut hingga kedalaman tertentu. Proses ini krusial karena api di lahan gambut dapat menyebar di bawah tanah (subsurface fire) selama berbulan-bulan.
Penegakan Hukum sebagai Upaya Pencegahan Jangka Panjang
Di sisi repressif, penegakan hukum terus digalakkan terhadap pelaku pembakaran lahan, baik perorangan maupun korporasi. Investigasi titik api (hotspot) dan jejak pembakaran menjadi dasar proses hukum. Upaya ini bertujuan menciptakan efek jera agar praktik pembukaan lahan dengan cara bakar (slash and burn) dapat dihentikan secara sistemik.
Tantangan Operasional dan Solusi Adaptif
Meskipun strategi terpadu telah dirancang matang, pelaksanaan di lapangan menghadapi sejumlah kendala. Topografi lahan gambut yang rawa dan sulit dijangkau kendaraan roda empat memaksa pasukan menggunakan alat angkut khusus atau bahkan berjalan kaki. Cuaca yang tidak menentu—angin kencang mengubah arah api mendadak—juga menambah risiko keselamatan personel.
Untuk mengatasi hal tersebut, BNPB memperkuat sistem early warning berbasis satelit dan sensor tanah untuk memantau perkembangan hotspot secara real-time. Data ini diintegrasikan ke pusat komando operasi agar penempatan sumber daya—pesawat OMC, helikopter water bombing, dan pasukan darat—dapat dioptimalkan secara dinamis.
Kesimpulan
Penanganan karhutla di era El Niño 2026 membuktikan bahwa sinergi teknologi modifikasi cuaca, kekuatan personil di lapangan, serta kerangka hukum yang tegas merupakan kunci utama mengendalikan bencana kebakaran lahan gambut di Indonesia. Kelanjutan upaya ini tidak hanya bergantung pada respons darurat, tetapi juga pada restorasi hidrologi gambut, penguatan kapasitas masyarakat desa peduli api, serta pengawasan ketat terhadap izin pengelolaan lahan. Masyarakat diharapkan aktif melaporkan tindakan pembakaran liar dan mendukung program pencegahan agar bencana serupa dapat diminimalisir di tahun-tahun mendatang.
