Dinamika Sehari Penuh di Senayan: Demo RUU Perampasan Aset, Manajemen Kota, dan Tekanan Hukum Global

Kamis, 27 Agustus 2026 tercatat sebagai hari yang penuh dinamika di ibu kota. Kawasan Senayan, Jakarta, menjadi pusat perhatian saat ratusan massa menggelar unjuk rasa menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset. Di balik hiruk pikuk aspirasi rakyat, berlangsung simfoni manajemen kota yang terencana serta momen kemanusiaan yang menghangatkan. Tak jauh di sana, di kancah internasional, Ketua Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Tomoko Akane menegaskan tegaknya supremasi hukum di hadapan tekanan superpower. Keempat peristiwa ini, mesakipun berbeda lanskap, saling menguatkan narasi tentang perjuangan keadilan dan tata kelola yang berpihak pada rakyat.

Komitmen DPR dan Tuntutan Masa Depan Tanpa Korupsi

Puncak hari tersebut adalah audiensi antara Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono, akrab disapa Botok, dengan pimpinan DPR RI. Hasil pertemuan itu melahirkan komitmen sejarah: DPR berjanji mengesahkan RUU Perampasan Aset paling lambat pada 15 Desember 2026. Janji ini tidak sekadar ucapan lisan; Botok mengungkapkan bahwa pimpinan DPR bersedia mundur dari jabatannya jika target tersebut tidak tercapai. Tegasnya, undang-undang ini dianggap sebagai instrumen vital untuk membongkar jaringan korupsi yang selama ini sulit disentuh karena aset tersembunyi di luar negeri atau di nama orang lain.

Signifikansi RUU Perampasan Aset bagi Tata Kelola

Keberadaan RUU ini menjawab kebutuhan hukum yang lama: kemampuan negara untuk merebut kembali kekayaan hasil korupsi tanpa harus menunggu proses pidana yang berlarut-larut. Dengan mekanisme perampasan non-konviksional (non-conviction based asset forfeiture), negara bisa menguasai aset mencurigakan meski pelaku belum memiliki putusan pengadilan yang berkumis. Hal ini mengubah paradigma dari "mengejar pelaku" menjadi "mengejar aset", sebuah langkah strategis dalam perang anti-korupsi.

• Target sah: 15 Desember 2026
• Sanksi politik: Pimpinan DPR mundur jika gagal
• Mekanisme kunci: Perampasan non-konviksional
• Dampak diharapkan: Pulihkan triliunan rupiah aset negara

Janji DPR ini bukan hanya tentang jadwal legislasi, melainkan uji nyata komitmen politik untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya.

Orkestrasi Lalu Lintas: Kota Tetap Berjalan di Tengah Demo

Sementara massa menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPR/MPR, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menggelar operasi besar-besaran agar aktivitas kota tidak lumpuh. Kepala Dishub Budi Awaluddin memimpin penyiapan empat unit mobil derek yang ditempatkan strategis di Pintu 10, bawah Flyover Ladokgi, Hotel Mulia, dan FX. Lebih dari sekadar menyiapkan alat, Dishub mengaktifkan 10 titik pengaturan lalu lintas dan membagi 120 petugas dalam dua shift: pukul 07.00–13.00 WIB dan 13.00–19.00 WIB.

Zonasi dan Rekayasa Situasional

Pengaturan dibagi ke dalam tiga zona cakrawala. Zona 1 mencakup kawasan DPR/MPR Senayan sebagai epicentrum. Zona 2 meliputi koridor vital Senayan–Gatot Subroto–Sudirman, jalur nadi bisnis yang tidak boleh macet total. Zona 3 memperluas jangkauan ke kawasan DPR/MPR dan sekitar Istana. Rekayasa lalu lintas diterapkan secara situasional, berarti petugas di lapangan berwenang menyesuaikan arus berdasarkan gerakan massa real-time, bukan mengikuti skema kaku.

• 4 mobil derek di titik kritis
• 10 titik pengaturan lalu lintas
• 120 petugas dalam 2 shift
• 3 zona cakrawala pengamanan

Polisi Humanis: Tahu, Senyum, dan Kepercayaan

Di tengah ketegangan yang sering menyertai demo besar, personel kepolisian menunjukkan wajah lain: pendekatan humanis dan komunikatif. Momen viral yang terekam warga menunjukkan sejumlah polisi membeli seluruh stok tahu dari seorang pedagang kaki lima di sekitar lokasi, lalu membagikannya gratis ke massa dan warga sekitar. "Warga silakan, boleh makan, silakan," ucap seorang petugas sambil tersenyum. Momen sederhana itu meleburkan es ketegangan dan membangun citra polisi sebagai pelindung, bukan penindas.

Filosofi Pengamanan Berbasis Hak Asasi

Tindakan itu bukan sekadar atraksi medsos, melainkan manifestasi doktrin pengamanan yang mengutamakan dialog dan penghormatan HAM. Dengan berinteraksi langsung dengan pedagang kecil dan warga, polisi menunjukkan bahwa keamanan tidak harus dibangun dengan kekerasan, melainkan dengan empati. Pedagang tahu mendapat keuntungan, warga makan gratis, dan polisi menjalankan tugas dengan suasana kondusif. Ketiga pihak saling menguntungkan—ini definisi keamanan yang berkelanjutan.

Sebutir tahu yang dibagikan polisi jadi simbol: keadilan tidak selalu berupa putusan pengadilan, kadang berupa empati di tengah keramaian.

Paralel Global: ICC vs Sanksi AS, Keadilan Harus Menang

Sementara Senayan bergemetar demi keadilan domestik, di Den Haag, Belanda, Ketua ICC Tomoko Akane—warga Jepang pertama memimpin mahkamah ini—menggelar konferensi pers daring pada Rabu, 26 Agustus 2026. Ia menegaskan ICC tidak akan menyerah menghadapi sanksi yang dikenakan pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Akane menilai sanksi tersebut mengancam independensi peradilan dan supremasi hukum internasional, pilar utama tata kelola global pasca Perang Dunia II.

Diplomasi Jepang sebagai Penyeimbang

Sebagai warga Jepang yang memimpin ICC, Akane meminta negara kelahirannya menggunakan pengaruh diplomatik untuk membela independensi mahkamah. Jepang, sekaligus sekutu strategis AS dan negara yang mengaku menganut hukum internasional, berada di posisi unik untuk menjembatani ketegangan. Permintaan Akane bukan hanya soal nasib ICC, tapi soal apakah hukum internasional berlaku untuk semua—termasuk superpower—atau hanya untuk yang lemah.

• Ketua ICC: Tomoko Akane (warga Jepang)
• Tantangan: Sanksi AS di era Trump
• Argumen: Ancaman independensi peradilan
• Apel ke: Jepang gunakan diplomasi melindungi ICC

Kesimpulan

Hari Kamis itu mengajarkan bahwa perjuangan keadalah berlangsung di banyak lapisan sekaligus. Di tingkat nasional, rakyat menuntut RUU Perampasan Aset lewat demo, didukung manajemen kota yang profesional dan polisi yang humanis. Di tingkat global, institusi hukum internasional berjuang mempertahankan independensinya dari tekanan politik. Keduanya menuntut hal yang sama: supremasi hukum yang tidak mengenal pangkat, kekayaan, atau kedaulatan negara sebagai alasan untuk berbuat kejahatan. Sebagai warga negara dan bagian dari komunitas global, tugas kita adalah memastikan komitmen 15 Desember 2026 terwujud, sekaligus mendukung institusi-institusi yang menjaga keadilan di kancah dunia. Jaga suara aspirasi, pantau proses legislasi, dan dukung penegakan hukum—di Senayan maupun di Den Haag.